Bangkinang, Beberapa waktu lalu Pemerintah Propinsi Riau dan seluruh Kepala Daerah se Propinsi Riau dengan Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Propinsi Riau telah menandatangani Mou (Memorandum Of Understanding) tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya peningkatan penerimaan dari sektor pajak.  Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yanh telah di atur oleh Undang undang,  Sehingga sebagai upaya menjalankan amanat undang undang tersebut,  pemerintah bersinergi dalam menggali potensi pendapatan dari sektor pajak yang selama ini belum tergali secara optimal.  Bapenda Kampar sebagai Leading Sektor dalam pengelolaan pajak daerah telah membentuk Sekretariat Bersama dengan KPP Pratama Bangkinang sebagai upaya memaksimalkan tercapainya tujuan dari penandatanganan MoU tersebut. Kepala KPP Pratama Bangkinang Verizal Suryadi mengatakan “Pelaksanaan MoU ini merupakan kesempatan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan penerimaan sektor pajak, sehingga pusat dan daerah bisa saling melengkapi dan bersinergi lebih intens”. Dalam kesempatan berbeda Kepala Bapenda Kampar Ir.  Kholidah,  MM juga menyambut baik kegiatan ini,  “kita sangat bersyukur dapat bersinergi secara langsung dengan Dirjen Pajak,  sehingga kita dapat menggali ilmu dalam peningkatan SDM ASN Bapenda dibidang perpajakan,  ini tentu akan berdampak pada kemampuan aparatur daerah dalam optimalisasi peningkatan penerimaan pajak daerah” ujarnya.

    Suasana Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bapenda Kampar dan KPP Pratama Bangkinang baru baru ini

Rapat koordinasi yang digelar di Bapenda Kampar ini juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Teknis yang terkait dengan tujuan dari Mou yang telah disepakati,  antara lain Dinas Perkebunan dalam rangka menggali potensi pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan,  DPMPTSP dalam hal pelaksanaan implementasi Aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakn secara berkala dan dilaporkan langsung progresnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi RI. (TS)

Bekasi, Rabu hingga Jumat, 21 – 23 Agustus 2019 silam, bertempatan di Hotel ASTON Imperial, kota Bekasi, Jawa Barat, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Pasal 28 tentang Dana Perimbangan, DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI bersama KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA dan lembaga teknis terkait melaksanakan rapat koordinasi Penghitungan Realisasi Lifting Migas TRIWULAN II Tahun 2019, dimana penghitungan realisasi dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi tersebut dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dan Daerah Penghasil.

adapun konklusi pada rapat koordinasi tersebut, yakni:

• Pemda menyarankan ke masing masing KKKS & SKK Migas, agar menyampaikan kendala2 terkait operasional di lapangan yang dapat menghambat produksi migas.
• Pemda masih menunggu regulasi terkait penyaluran hasil bedah kertas kerja tahun 2018.
• Pemda menyampaikan agar Pemerintah Pusat, segera menyalurkan Kurang Bayar Migas Tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 & hasil bedah kertas kerja Migas tahun 2018, agar disalurkan di tahun 2019 seluruhnya.
• Pemda menyampaikan apresiasi terkait pelaksanaan penghitungan Lifting Tw II tahun 2019.

Kepala Bapenda Kampar (Ir. Hj. KHOLIDAH, MM) , Kabid Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan (EDISON, SE) dan Kabid Pendataan dan Pendaftaran (ZAMZUL AZMI,SE.MM), Bapenda Kabupaten Kampar saat rapat koordinasi berlangsung

Tim redaksi menghubungi Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Ir. Hj. KHOLIDAH,MM di dampingi oleh Kabid Pengelolaan, Pengembangan dan pelaporan, EDISON, SE, serta Kabid Pendataan dan Pendaftaran,  ZAMZUL AZMI,SE.MM yang hadir pada rapat koordinasi tersebut, menyambut baik adanya kegiatan tadi,  Beliau menyebutkan dengan adanya rapat koordinasi seperti ini, maka untuk kedepannya diharapkan tidak akan adalagi kesenjangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat. (admin)