Koordinasi Bapenda Kampar dan KPP Pratama Bangkinang Semakin Intens

Bangkinang, Beberapa waktu lalu Pemerintah Propinsi Riau dan seluruh Kepala Daerah se Propinsi Riau dengan Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Propinsi Riau telah menandatangani Mou (Memorandum Of Understanding) tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya peningkatan penerimaan dari sektor pajak.  Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yanh telah di atur oleh Undang undang,  Sehingga sebagai upaya menjalankan amanat undang undang tersebut,  pemerintah bersinergi dalam menggali potensi pendapatan dari sektor pajak yang selama ini belum tergali secara optimal.  Bapenda Kampar sebagai Leading Sektor dalam pengelolaan pajak daerah telah membentuk Sekretariat Bersama dengan KPP Pratama Bangkinang sebagai upaya memaksimalkan tercapainya tujuan dari penandatanganan MoU tersebut. Kepala KPP Pratama Bangkinang Verizal Suryadi mengatakan “Pelaksanaan MoU ini merupakan kesempatan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan penerimaan sektor pajak, sehingga pusat dan daerah bisa saling melengkapi dan bersinergi lebih intens”. Dalam kesempatan berbeda Kepala Bapenda Kampar Ir.  Kholidah,  MM juga menyambut baik kegiatan ini,  “kita sangat bersyukur dapat bersinergi secara langsung dengan Dirjen Pajak,  sehingga kita dapat menggali ilmu dalam peningkatan SDM ASN Bapenda dibidang perpajakan,  ini tentu akan berdampak pada kemampuan aparatur daerah dalam optimalisasi peningkatan penerimaan pajak daerah” ujarnya.

    Suasana Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bapenda Kampar dan KPP Pratama Bangkinang baru baru ini

Rapat koordinasi yang digelar di Bapenda Kampar ini juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Teknis yang terkait dengan tujuan dari Mou yang telah disepakati,  antara lain Dinas Perkebunan dalam rangka menggali potensi pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan,  DPMPTSP dalam hal pelaksanaan implementasi Aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakn secara berkala dan dilaporkan langsung progresnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi RI. (TS)