Admin Bapenda

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik  dari  sumber  alam  di  dalam  dan/atau  permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan
Objek Pajak Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan,  kecuali:

a.   Tidak dimanfaatkan secara komersial;

b.   Merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yg tdk

dimanfaatkan secara komersial;

c.   Pengambilan lainnya sesuai dengan kebijakan Daerah
Subyek Pajak Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
Wajib Pajak Orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
Dasar Pengenaan Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Nilai Jual =  (Nilai Pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan bantuan) x (Volume/tonase pengambilan)
Tarif 25%

Perda yang Mengatur Pengenaan Tarif Pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :

/0 Comments/by
Admin Bapenda

Tarif Pajak Reklame

Tarif Pajak Reklame

Pajak Reklame  adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pajak atas Penyelenggaraan Reklame
Objek Pajak Semua penyelenggaraan reklame.  Kecuali:

a. Reklame melalui internet, tv, radio, warta;

b. Label/merk produk yang melekat pada produk;

c. Nama pengenal usaha/profesi;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

e. Reklame lain sesuai dengan kebijakan Daerah.
Subjek Pajak Orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
Wajib Pajak Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
Dasar Pengenaan dan Tarif
  • Pajak Terhutang = Nilai Sewa Reklame x Tarif Pajak
  • Nilai Sewa Reklame = Nilai Strategis + Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)
  • NJOP ( Nilai Jual Obyek Pajak = Besarnya Biaya Pembuatan Reklame
  • Besarnya Tarif Reklame sebesar 25%
  • Besaran Perhitungan  Pajak  Reklame ditetapkan  sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati nomor :
Keterangan Pajak Reklame Bersifat Official Assessment artinya diperhitungkan/ ditentukan oleh petugas pajak (fiscus) dan ditetapkan dalam SKPD (Surat KetetapanPajak Daerah),  sesuai ketentuan dalam peraturan daerah dan peraturan Bupati yang mengatur tentang pajak reklame.

Perda yang Mengatur Pengenaan Tarif Pada Pajak Reklame :

/0 Comments/by
Admin Bapenda

Tarif Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan

Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Pajak atas bumi dan/atau bangunan
Objek Pajak Bumi dan/atau bangunan  yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Objek Tidak Kena Pajak

1. Digunakan oleh Pemerintah

2. Tempat ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan

3. Kuburan, peninggalan purbakala

4. Hutan, taman nasional, tanah penggembalaan, tanah negara yang belum dibeban

suatu    hak

5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik

6. Digunakan oleh Badan atau perwakilan internasional
Subjek Pajak Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
Wajib Pajak Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
Dasar Pengenaan  Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)NJOP utk perhitungan pajak terutang adalah NJOP setelah dikurangi NJOP tidak  kena pajak.
Tarif
  • NJOP Dibawah dan Sampai 1 Milyar = 0,1%
  • NJOP Diatas 1 Milyar sampai 2 Milyar = 0,2%
  • NJOP Diatas 2 Milyar = 0,3%

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Download file disini
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Download File disini

/0 Comments/by
Admin Bapenda

Tarif Pajak Air Tanah

Tarif Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah  adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah  adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah

Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Objek Pajak Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Kecuali: Air untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan, serta keperluan lain sesuai dengan kebijakan Daerah.
Subjek Pajak Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan da/atau pemanfaatan air tanah.
Wajib Pajak Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan da/atau pemanfaatan air tanah.
Dasar Pengenaan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT)Besaran NPAT ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Tarif 20 %

Perda yang Mengatur Pengenaan Tarif pada Pajak Air Tanah :

/0 Comments/by
Admin Bapenda

Tarif Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan  Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pajak atas penggunaan tenaga listrik
Objek Pajak Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Kecuali: Penggunaan listrik oleh Pemerintah, perwakilan asing, penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis, serta penggunaan lain sesuai dengan kebijakan Daerah.
Subjek Pajak Orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
Wajib Pajak Orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.Dalam hal tenaga listrik disediakan sumber lain, Wajib Pajak adalah penyedia tenaga listrik.
Tarif
  1. PLN sebesar  Tarif Pajak 10 %
  2. Non-PLN perhitungan pajaknya di Kabupten Kampar
Dasar Pengenaan Nilai Jual Tenaga Listrik.

Perda yang Mengatur Pengenaan Tarif pada Pajak Penerangan Jalan :

/0 Comments/by
Admin Bapenda

Tarif Pajak BPHTB

Tarif Pajak BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  oleh orang pribadi atau Badan.

Hak  atas  Tanah  dan/atau  Bangunan  adalah  hak  atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Pajak atas peroleh hak atas tanah dan/atau bangunan

Objek Pajak

 1.Perwakilan diplomatik

2.Negara

3.Badan atau perwakilan lembaga internasional

4.Konversi hak, tidak ada perubahan nama

5.Wakaf

6.Kepentingan ibadah

Subjek Pajak

 Orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan

Wajib Pajak

 Orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan

Dasar Pengenaan

 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

NPOP utk perhitungan pajak terutang adalah NPOP setelah dikurangi NPOP tidak kena pajak.

Tarif

 5%

Perda yang Mengatur Pengenaan Tarif pada Pajak BPHTB :

/0 Comments/by
Admin Bapenda

Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet  adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pajak atas Kegiatan Pengambilan dan/atau Pengusahaan

Sarang Burung Walet

Objek Pajak

 Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.   Kecuali :

  1. Telah dikenakan PNBP;
  2. Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet lainnya sesuai dengan kebijakan Daerah.

Subyek Pajak

 Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
Wajib Pajak Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
Dasar Pengenaan Nilai Jual Sarang Burung Walet.Nilai Jual =  Harga pasaran umum sarang burung walet   X  Volume sarang burung walet
Tarif   10%

Perda yang Mengatur Pengenaan Tarif pada Pajak Burung Walet :

/0 Comments/by
Admin Bapenda

Tarif Pajak Parkir

Tarif Pajak Parkir

Pajak Parkir  adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Parkir  adalah  keadaan  tidak  bergerak  suatu  kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir
Objek Pajak Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.  Kecuali : Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah, perkantoran yang hanya untuk karyawan sendiri, dan kedutaan/konsulat/ perwakilan negara asing, dan penyelenggaraan parkir lain sesuai dengan kebijakan Daerah.
Subjek Pajak Orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
Wajib Pajak Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan parkir kendaraan bermotor.
Dasar Pengenaan
  • Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
  • Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud adalah termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.
Tarif 25%  

Perda yang mengatur pengenaan tarif pajak parkir :

/0 Comments/by
Admin Bapenda

TARIF PAJAK HIBURAN

Tarif Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak atas Penyelenggaraan Hiburan

Subjek Pajak

 Jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Wajib Pajak

 Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

Dasar Pengenaan

 Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
 Tarif
  1. Tontongn Film 15%
  2. Pagelaran Kesenian tradisional 5 %
  3. Kesenian modern 10%
  4. Musik 10%
  5. Busana 10%
  6. Kontes kecantikan; binaraga 10%
  7. Pameran 30%
  8. Diskotik; Karaoke; Klab Malam 60%
  9. Sirkus; Akrobat, Sulap 10%
  10. Bilyard, Golf, Bowling 10%
  11. Pacuan Kuda; Kendaraan Bermotor; Permainan Ketangkasan 10%
  12. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, Pusat Kebugaran 10%
  13. Pertandingan Olah Raga 15%


Perda yang mengantur pengenaaan Tarif Pajak Hiburan :


/0 Comments/by