Pekanbaru – Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kampar menggelar High Level Meeting (HLM) di Ballroom Dang Merdu, Menara Bank Riau Kepri Syariah Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru, Selasa (5/12/2023). HLM ini bertujuan untuk memantapkan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan mengikuti arahan kebijakan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2023.

HLM ini juga dihadiri oleh PJ. Bupati Kampar, Muhammad Firdaus yang diwakili oleh Pj. Sekda Kampar Hambali. Dalam sambutannya, Hambali menyebutkan peran penting teknologi dalam percepatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar. Ia juga mengapresiasi kerjasama antara TP2DD Kabupaten Kampar dengan Bank Riau Kepri dan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau dalam mendukung digitalisasi daerah.

“Kami berharap dengan adanya HLM ini, kita dapat bersama-sama menyelaraskan langkah dan strategi dalam mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, khususnya dalam hal ETPD yang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Hambali.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan juga Capacity Building bersama Bank Riau Kepri dan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau yang dihadiri oleh Yani selaku Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan PUR, sedangkan perwakilan dari Bank Riau, Imran selaku Pemimpin Divisi Dana dan Digital Banking. Acara ini dimoderatori oleh Nova Linzai dari Bank Indonesia.

Dalam sesi Capacity Building, narasumber membahas tindak lanjut dan arahan kebijakan rakornas yang menjadi komitmen dan perhatian TP2DD Kabupaten Kampar ke depannya, di antaranya adalah:

  • Perlunya penguatan regulasi daerah untuk mendukung implementasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, antara lain Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta Perkada Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
  • TP2DD dan anggota Satgas P2DD agar terus mendorong inovasi digital sebagai bagian kebijakan optimalisasi PDRD dan peningkatan tata kelola belanja daerah.
  • Penguatan infrastruktur dalam rangka perluasan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan mendorong inisiatif dan penyediaan infrastruktur TIK di daerah melalui APBD.
  • Penguatan sistem informasi pengelolaan keuangan dan transaksi pemda. Harmonisasi pusat dan daerah perlu melalui P2DD perlu diperkuat untuk mengawal desain, penguatan, piloting dan implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang baru.

Selain itu, dalam acara tersebut juga Bapenda Kampar memberikan hadiah pada Instansi/Organisasi Perangkat Daerah dengan nominal penerimaan QRIS terbanyak, yaitu:

  1. Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK
  2. DPMPTSP
  3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kampar

Kemudian, dalam upaya percepatan penerimaan Pajak Daerah secara digital khususnya melalui QRIS, Bapenda Kampar mengusung Bapenda Qris Award, dengan peserta merupakan Pegawai Bapenda Kampar, dan pemenang diberikan apresiasi langsung oleh Pj. Sekda Kampar.

HLM TP2DD Kabupaten Kampar ini merupakan salah satu bentuk dukungan Bank Indonesia terhadap upaya pemerintah dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi DaerahBank Indonesia berperan sebagai anggota Satgas P2DD dan juga membantu pembentukan TP2DD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota

Berikut Merupakan SOP/ Alur Pengaduan Bapenda Kampar

Berikut Merupakan Maklumat Pelayanan Bapenda Kampar

Kabupaten Kampar, Bangkinang Kota – 13 November 2023, High Level Meeting (HLM) dalam rangka Pembahasan Percepatan Implementasi KKPD dan transaksi lainnya untuk keuangan daerah yang diadakan di Rumah Dinas Bupati Kampar, dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Hambali, dan dipimpin oleh Bupati Kampar, Muhammad Firdaus. Fokus utama pertemuan ini adalah pembahasan percepatan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan transaksi keuangan lainnya untuk meningkatkan efisiensi keuangan daerah.

KKPD, yang merupakan singkatan dari Kartu Kredit Pemerintah Daerah, adalah alat pembayaran yang digunakan untuk membiayai belanja yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kartu ini memungkinkan pemegangnya untuk melakukan pembayaran atas belanja daerah, yang kemudian akan dilunasi oleh bank penerbit sesuai dengan kesepakatan waktu pembayaran.

Bupati Kampar, Muhammad Firdaus, menyoroti pentingnya KKPD dalam memodernisasi sistem pembayaran daerah. “KKPD adalah langkah maju dalam memodernisasi cara kita mengelola keuangan daerah. Ini akan membawa transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar serta mempercepat proses pembayaran,” ujar Bupati Firdaus.

Sekretaris Daerah Kampar, Hambali, menambahkan bahwa KKPD akan mempermudah satuan kerja perangkat daerah dalam melakukan pembayaran belanja daerah, serta mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai yang lebih rentan terhadap penipuan.

Manfaat KKPD untuk Pemerintahan Kabupaten Kampar:

  • Efisiensi Pembayaran: Mempercepat proses pembayaran belanja daerah.
  • Transparansi Keuangan: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana APBD.
  • Akuntabilitas: Memperkuat akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
  • Pengurangan Transaksi Tunai: Mengurangi penggunaan uang tunai dan potensi penipuan.
  • Dengan implementasi KKPD, Kabupaten Kampar berharap untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung inisiatif pemerintah dalam memajukan digitalisasi

Pada Kesempatan tersebut, Pj Bupati Kampar menginstruksikan Kepala BPKAD dan Kepala Bagian Hukum agar segara melakukan Finalisasi Peraturan Perbub terkait tatacara Penerapan KKPD di kabupaten Kampar, dan dihimbau kepada seluruh kepala OPD agar mulai mengimplementasikan Penggunaan KKPD untuk belanja kebutuhan OPD pada tahun 2024.

Pj. Bupati Kampar Muhammad Firdaus, SE, MM Selaku Ketua TP2DD Kabupaten Kampar didampingi oleh Kepala Bapenda Kabupaten Kampar Ir. Kholidah, MM selaku Sekretaris TP2DD beserta kepala OPD penghasil PAD menghadiri High Level meeting bersama stakeholder pada, Rabu 27 September 2023 di Rumah Dinas Bupati Kampar.

Dalam sambutannya Pj. Bupati Kampar ucapkan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan ini dan  berharap adanya kerjasama dan sinergitas yang baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan KPP Pratama Mandiri dalam optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah

” Kita sama-sama berharap kerjasama yang dari dulu sudah ada semakin bersinergi dan berkesinambungan karena ini menyangkut kepada kelancaran pembangunan di Kabupaten Kampar, karena kita tahu melalui pajak dapat semakin memperbesar Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Kampar” ucap Pj. Bupati Kampar

Senin 18 September 2023, Diselenggarakan acara yang dihadiri oleh staf Bapenda Kampar dalam rangka capacity building mengenai digitalisasi potensi pajak daerah dan telah sukses dilaksanakan. Rapat ini bertujuan untuk memperluas informasi terkait langkah-langkah digitalisasi dalam mengoptimalkan potensi pajak di daerah.

Dalam rapat ini, para peserta diajak untuk memahami pentingnya percepatan dalam menerapkan sistem pembayaran pajak non-tunai melalui QRIS. Kabid Penagihan dan Keberatan menekankan bahwa sistem ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan keunggulan dan kemudahan penggunaan sistem tersebut.

Selain itu, Kabid Pengelolaan, Pengembangan, dan Pelaporan memberikan arahan kepada tim untuk fokus dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah dengan lebih efisien. Dengan menggunakan teknologi dan analisis data yang canggih, mereka diharapkan dapat mengidentifikasi potensi pajak yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta merancang strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Tak hanya itu, Williandrie Amigo Rahmola juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pihak swasta dan masyarakat sipil, dalam mendukung digitalisasi potensi pajak daerah. Kolaborasi ini dianggap sebagai kunci sukses dalam memperkuat implementasi program-program digitalisasi dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.

Dengan suksesnya rapat ini, diharapkan para staf Bapenda Kampar dapat lebih memahami dan terlibat aktif dalam upaya digitalisasi potensi pajak daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

PJ Bupati Kampar, Muhammad Firdaus, mengajak masyarakat dan wajib pajak untuk mendukung bulan sadar pajak tahun 2023 pada Senin (14/08). Beliau menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak, khususnya Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kampar.

Firdaus mengingatkan untuk segera mengambil Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan membayar PBB-P2 sebelum 30 September 2023. Pemerintah Daerah juga telah membebaskan denda administratif PBB-P2 hingga tanggal tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, beliau mengapresiasi layanan Tax Mobile yang disediakan oleh Bapenda dan Bank Riau Kepri Syariah, yang memudahkan masyarakat dalam mengetahui dan membayar pajak daerah. Firdaus juga mengajak wajib pajak untuk memanfaatkan kanal digital untuk pembayaran pajak, yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Kepala Bapenda Kampar, Ir. Hj Kholida, menambahkan bahwa kegiatan bulan sadar pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak dan menyediakan layanan pajak keliling serta pembayaran non tunai.

Dengan upaya ini, Pemerintah Daerah berharap dapat meningkatkan animo masyarakat dalam membayar pajak dan mewujudkan kemajuan Kabupaten Kampar.

Sebagai tambahan, Bupati Kampar, Muhammad Firdaus, secara khusus mengajak wajib pajak untuk memanfaatkan kanal digital dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah. Kanal digital ini memungkinkan pembayaran pajak yang lebih mudah dan fleksibel, dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, sehingga mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi. Ini merupakan langkah maju dalam memodernisasi sistem pembayaran pajak dan mendorong partisipasi aktif dari wajib pajak.