Posts

Sehubungan dengan semakin mewabah nya penyebaran virus covid-19 di wilayah Kabupaten Kampar, Bapenda kembali ajak dinas kesehatan kabupaten Kampar untuk menyemprot Disinfektan di lingkungan kerja serta ruang tunggu Wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabuapten Kampar, Rabu (23/04/2020). Read more

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik  dari  sumber  alam  di  dalam  dan/atau  permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan
Objek Pajak Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan,  kecuali:

a.   Tidak dimanfaatkan secara komersial;

b.   Merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yg tdk

dimanfaatkan secara komersial;

c.   Pengambilan lainnya sesuai dengan kebijakan Daerah

Subyek Pajak Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
Wajib Pajak Orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
Dasar Pengenaan Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Nilai Jual =  (Nilai Pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan bantuan) x (Volume/tonase pengambilan)

Tarif 25%

Perda yang Mengatur Pengenaan Tarif Pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :

Tarif Pajak Reklame

Pajak Reklame  adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pajak atas Penyelenggaraan Reklame

Objek Pajak Semua penyelenggaraan reklame.  Kecuali:

a. Reklame melalui internet, tv, radio, warta;

b. Label/merk produk yang melekat pada produk;

c. Nama pengenal usaha/profesi;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

e. Reklame lain sesuai dengan kebijakan Daerah.

Subjek Pajak Orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
Wajib Pajak Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
Dasar Pengenaan dan Tarif
  • Pajak Terhutang = Nilai Sewa Reklame x Tarif Pajak
  • Nilai Sewa Reklame = Nilai Strategis + Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)
  • NJOP ( Nilai Jual Obyek Pajak = Besarnya Biaya Pembuatan Reklame
  • Besarnya Tarif Reklame sebesar 25%
  • Besaran Perhitungan  Pajak  Reklame ditetapkan  sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati nomor :
Keterangan Pajak Reklame Bersifat Official Assessment artinya diperhitungkan/ ditentukan oleh petugas pajak (fiscus) dan ditetapkan dalam SKPD (Surat KetetapanPajak Daerah),  sesuai ketentuan dalam peraturan daerah dan peraturan Bupati yang mengatur tentang pajak reklame.

Perda yang Mengatur Pengenaan Tarif Pada Pajak Reklame :

Tarif Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah  adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah  adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah

Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Objek Pajak Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Kecuali: Air untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan, serta keperluan lain sesuai dengan kebijakan Daerah.

Subjek Pajak Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan da/atau pemanfaatan air tanah.
Wajib Pajak Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan da/atau pemanfaatan air tanah.
Dasar Pengenaan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT)Besaran NPAT ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Tarif 20 %

Perda yang Mengatur Pengenaan Tarif pada Pajak Air Tanah :

Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet  adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pajak atas Kegiatan Pengambilan dan/atau Pengusahaan

Sarang Burung Walet

Objek Pajak

Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.   Kecuali :

  1. Telah dikenakan PNBP;
  2. Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet lainnya sesuai dengan kebijakan Daerah.

Subyek Pajak

Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
Wajib Pajak Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
Dasar Pengenaan Nilai Jual Sarang Burung Walet.Nilai Jual =  Harga pasaran umum sarang burung walet   X  Volume sarang burung walet
Tarif   10%

Perda yang Mengatur Pengenaan Tarif pada Pajak Burung Walet :